perbup tentang pengelolaan aset desa. Judul. perbup tentang pengelolaan aset desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 10. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Tipe Dokumen. Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Website Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Barito Timur. Perbup 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; 13. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -D aerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah I stimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa; Undang. bahwa. Pembiayaan; 6. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun. Tahun. E. NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK, Menimbang : a. ASAS PENGELOLAAN ASET DESA Pasal 5 Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021. Veteran No. 2017/NO. 2022/No. ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati, sehingga perlu menetapkan. Lumajang No 7 Tahun 2016; Perda Kab. Judul. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015. BANGLI. Dasar hukum Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2020 ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. U. ASET - DESA. Pengelolaan Aset Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan, tahapan pengelolaan aset desa, tukar menukar aset desa, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan lain-lain. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Perauran Bupati tentangPengelolaan Aser Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Perundang-undangan. TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TEGALSARI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1. Tempat Terbit: Manggar. Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. PKPA. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Pengelolaan Aset Desa ABSTRAK: a. Pasal 18 ayat (6). Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pedoman Media Siber. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa. E. 100, BD 2016/100. Tentang Kami. Instruksi Menteri Dalam Negeri. Peraturan Daerah Kabupaten. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di. 2018. 23. BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. ABSTRAK: a. ABSTRAK: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemkab Banjarnegara telah menerbitkan Perbup. Ketentuan Peralihan; 7. BLT Dana Desa Rp300. 0287 381144 Email: [email protected] Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023: Berlaku. Indonesia, Kabupaten Paser. TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASURUAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; 1. Halaman ini telah diakses 672 kali ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 16. 2022/NO. . Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelola Aset Desa. PERMENDAGRI No. Belum Tersedia. BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka. menyusun pedoman pengelolaan aset Desa; b. Tema. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa ABSTRAK: bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. Indonesia, Kabupaten Minahasa Utara. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuanganpemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, clidirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; b. UU. Peraturan Bupati No 64 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa: T. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan. Ditetapkan Tanggal. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan. kwitansi penerimaan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam. PENGELOLAAN ASET DESA DETAIL PERATURAN Abstrak. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa, perlu. Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa yang merupakan barang milik desa. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 64); 7. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa ABSTRAK: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53). bahwa berdasarkan pertimbangan. 14, LD. Klinik. 88 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa; Peraturan Bupati Lebak 45 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur Pencairan Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati No. 2021. Tips : Jangan gunakan kata umum seperti PERDA/PERBUP. Bentuk. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN ASET DESA. pdf. meningkatkan perekonomian Desa; b. 23 Tahun 2000, UU. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pengelolaan aset desa; Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. ABSTRAK:. 2019 Sumber -. fMemperhatikan : 1. kemendesa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. Tema. Judul. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 1. 23. 7, BD. ABSTRAK: a. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa T. BD. Parigi Tahun. Peraturan Perundang-undangan. 1 SALINAN BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2020 Tentang SOTK DPMD; PERBUB 19 TAHUN 2015. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN ASET DESA. 11/2014 – Pengelolaan Keuangan & Aset Desa. 74. 2021/No. 2019. PERBUP Nomor 42 Tahun 2021; Peraturan Bupati PENGELOLAAN ASET DESA 03:08 20 April, 2022 161 119. 27. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Desa. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11); 16. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang. Peraturan ini memiliki 21 halaman dan 20 halaman lampiran. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati; b. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 12. PENGELOLAAN ASET DESA. DESA. Sumber. Tipe Dokumen. bahwa dalam rangka pelaksanaan ganti rugi tukar menukar aset Desa berupa tanah yang terdapat selisih sisa uang, diperlukan. ketentuan umum; 2. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 176 Seri D); dihapus. Ditetapkan Tanggal. penggunaan;Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. ruang lingkup pengelolaan aset desa; 5. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. 38, BD No 38/2017. TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. Nomor. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021. Halaman ini telah diakses 1610 kali. Close. Menyelesai­ kan studi S1 di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada ta- hun 1995, tahun 2001 meraih gelar Master di Pasca­ sarjana UGM dan Doktor Cumlaude diperoleh pada Ilmu Geografi, Pascasarjana Fakultas Geografi UGM. Pasal 2 ayat 2 Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan tentang kekayaan asli desa yaitu, terdiri atas: tanah kas desa; pasar desa; pasar hewan; perahu; bangunan desa; pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Nagari. Indonesia, Kabupaten Morowali Utara. TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pengelolaan. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa. 2018. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasl 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; UU No 28 Th 1959, UU No 17 Th 2003, UU No 15 Th 2004,. 11. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa diterbitkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan asset milik desa perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan aset desa. Catatan Status : Mencabut Peraturan Bupati Semarang Nomor 88 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa Di Kabupaten Semarang. bahwa Pengelolaan Aset Desa yang merupakan sumber PAD (Pendapatan Asli Desa) harus dikelola secara baik sesuai tata perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat strategi pembangunan Desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan. Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtangan yang sudah berjalan dan/atu sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. Mengingat : 1. Pengelolaan Aset Desa DETAIL PERATURAN Abstrak. METADATA PERATURAN. Ketentuan Umum; 2. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata. 2018/NO. 3hudwxudq 0hqwhul 'hvd 3hpedqjxqdq 'dhudk 7huwlqjjdo gdq 7udqvpljudvl 1rpru 7dkxq whqwdqj 3hgrpdq 7dwd 7huwle gdq 0hndqlvph 3hqjdpelodq . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun. tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85); 15. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa. ASET-DESA. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata cara Pengelolaan Aset Desa. 1. 38 Tahun 2003, UU No. Peraturan ini mengatur tentang rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keuangan Desa: Awal 1 2 Lanjut >. 23. 17. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA. Sewa TKD. Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Sumber : BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 2. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 12 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ABSTRAK: a. PERBUP ini mengatur tentang Pengelolaan, Tukar Menukar, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pembiayaan Aset Desa; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9); 10. Pada saat. bahwa dalam rangka pengelolaan aset desa yang dapat dilaksanakan secara fungsional, transparan, terbuka, efisien, akuntabel dan memenuhi kepastian nilai, perlu menyusun pedoman pengelolaan aset Desa; b. Judul. PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN, Menimbang : a.